Gunung Kidul, DIY
tugimandr@gmail.com

Dr. Tugiman : Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/2019 Tidak Memiliki Akibat Hukum Terhadap hasil Pilpres.

Maju BERSAMA, Sejahtera SEMUA

Dr. Tugiman : Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/2019 Tidak Memiliki Akibat Hukum Terhadap hasil Pilpres.

Jakarta – (gunungkidulrumahkita.com) – Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Bandung, Dr. Tugiman mengatakan, Putusan Mahmakah Agung (MA) Nomor Nomor 44 P/PHUM/2019,  yang  diunggah dimedia pada 3 Juli 2020, tidak memiliki Akibat Hukum terhadap hasil Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan  Dr. Tugiman, kepada gunungkidulrumahkita.com, Rabu (08/07/2020),  menanggapi berbagai respon masyarakat dan pemberitaan berbagai media, terkait keputusan MA Nomor 44 P/PHUM/2019, dimana dalam putusan tersebut menyatakan, Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 416 ayat 1.

Lebih lanjut Tugiman menyampaikan bahwa substansi gugatan para pengguggat adalah pengujian terhadap Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019.  Artinya itu uji materiil peraturan dibawah Undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, bukan gugatan terhadap hasil Presiden/Wapres 2019, karena menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), ungkapnya.

Jadi itu uji materiil Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5/2019, bukan uji keabsahan penetapan Presiden/Wapres Terpilih pada Pemilu 2019, dengan begitu putusan tersebut tidak memuliki akibat hukum apapun terhadap hasil Pilpres 2019”, ungkap Tugiman.

Penetapan Hasil Pilpres 2019, mendasarkan pada Pasal 6 A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kedudukan hukumnya lebih tinggi daripada PKPU Nomor 5 Tahun 2019”, jelas Doktor Hukum Tata Negara Unpad itu.

Ketika dikonfirmasi terkait tanggapan masyarakat yang beragam dan ada  sebagian menilai bahwa putusan itu akan mempengaruhi penetapan Presiden/Wapres terpilih Pemilu 2019.  Tugiman menjawab, yang berpandangan seperti itu barangkali kekeliruan pahaman dalam menginterprestasikan putusan, atau mereka tidak membaca substansi secara utuh, ujarnya.

Sebelumnya pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, dan kawan-kawan, mengajukan  gugatan uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019, khususnya pasal 3 Ayat (7).  Penggugat mendalilkan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan   Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1.

Tugiman juga menyampaikan “Substansi gugatan para penggugat bukan pada pokok persoalan memperkarakan hasil Pemilu, melainkan pengujian Pasal 2 Ayat (7) PKPU yang dinilai bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”, Sehingga putusan tersebut tidak ada korelasi dengan persoalan penetapan hasil Pilpres 2019, dan sekaligus tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap hasil Prilpres 2019.

 Pengujian PKPU terhadap Undang-undang bersifat pengujian aturan teknis (materiil), dan tidak berkaitan dengan hasil pelaksanaan teknis, karena kewenangan mengadili hasil pelaksanaan teknis Pemilu berada di Mahkamah Konstitusi (MK), pungkas Tugiman (Try)

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Ayo bagikan supaya teman Anda tahu!

WhatsApp chat